Oleh: John NR Gobai
Pengantar
Idealnya pemekaran dilakukan untuk mendekatkan rentang
kendali pemerintahan dan pembangunan, namun dalam kenyataan pemekaran terjadi
untuk kepentingan elit, hal itu lebih disebabkan karena, gagal dalam PILKADA,
tidak mendapatkan jabatan sehingga alasan daerah belum dibangun menjadi peluru
untuk membangun wacana pemekaran, kadang kala juga pemekaran terjadi karena
kepentingan ekonomi atau investasi.
 |
| John NR Gobai |
Gambaran yang terjadi pada waktu lalu, dalam perencanaan
perkawinan poligami di daerah pegunungan, yaitu sebagai berikut; jika seorang
bapak ingin melakukan poligami, idealnya dia akan menyiapkan lahan, rumah,
perahu, alat dapur bagi istrinya yang baru, setelah semua siap barulah bapak
ini akan terbuka kepada istrinya atau disampaikan kepada orangtua dari si gadis,
jika belum maka bapak ini tidak akan berani. Itu tadi gambaran masa lalu, yang
ingin saya katakan dijaman modern ini perencanaan adalah penting, namun
pemekaran yang terjadi malah membuat masalah antara lain adanya masalah tapal
batas yang tidak pernah tuntas, adanya pencaplokan wilayah oleh wilayah
tetangga dan masyarakat di nabire, timika, sentani susah untuk pulang karna tak
ada pesawat,tingginya harga tiket, sidang-sidang dan rapat-rapat penting
kabupaten pemekaran yang dilakukan dihotel-hotel di kota Jayapura.
Dibalik alasan itu, dalam kenyataan juga pemekaran mempunyai
dampak yang kurang baik juga bagi masyarakat, walaupun kami juga tidak dapat
menutup mata bahwa pemekaran juga mempunyai dampak positif bagi masyarakat.
Dampak negatif pemekaran
Pemekaran telah memberikan dampak bagi masyarakat adat di
Papua, antara lain:
- Masyarakat Adat menjadi korban kekerasan atas nama pembangunan dan pemerintahan, akibat penggunaan aparat keamanan sebagai pengaman menghadapi masyarakat yang masih lugu dan polos. Contohnya. Pos Brimob, Timsus TNI AD, dll lalu adanya ajudan dari pimpinan SKPD
- Bertambahnya jumlah aparat keamanan di kampung, akibatnya kampung yang dahulu sunyi menjadi ramai dengan bunyi-bunyian tembakan sehingga melahirkan kekerasan yang berujung kepada Pelanggaran HAM.
- Melahirkan dua kelompok dalam masyarkat yaitu, kelompok orang asli dan orang pendatang, yang tentunya berpengaruh dalam pembangunan dan pemerintahan.
- Memunculkan ego antar daerah, sehingga orang tertutup dalam ego daerahnya, sehingga muncul kamu orang paniai, kami orang nabire; jangan calon di sini karena kamu bukan putra daerah.
- Memunculkan elit yang membuat adanya dendaman dari kelompok yang lain terutama mereka yang tidak memperoleh jabatan.
- Membuka lahan korupsi baru bagi para pejabat dan juga konspirasi pejabat pemerintah dengan pengusaha.
- Memunculkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah dengan adanya dana, memupus budaya kerja dalam adat; sehingga muncul budaya malas.
- Muncul kelompok kelompok yang dapat dijadikan alat dalam mencapai tujuan para elit politik di daerah, sehingga tercipta kelompok pro dan kontra yang menggannggu relasi sosial dalam masyarakat.
- Terbentuk kelompok yang menjadi elit lokal untuk menekan pemerintah dan menghambat kelompok masyarakat lainnya.
- Menghadirkan pedagang non papua dengan semangat bisnis yang tinggi, yang menggeser pedagang lokal.
- Memberikan peluang berusaha bagi masyarakat non local seperti kontraktor yang sebenarnya tidak mampu secara tekhnis, untuk mencari peluang usaha atau peluang mencari uang melalui proyek pemerintah, yang mengakibatkan kualitas proyek menjadi jelek.
- Memberikan peluang bisnis kepada pebisnis non local, karena system kongsi dalam dagang yang dibangun oleh pedagang non local akan menggeser pedagang local, lebih parah lagi jika mereka memberikan uang jasa pengamanan, kepada aparat keamanan, sehingga mengakibatkan dendaman dan kebencian dalam masyarakat.
- Hutan-hutan yang menjadi penyangga, hutan-hutan keramat, tempat keramat menjadi rusak karena pembangunan.
Penutup
Bagi yang mengurus Pemekaran pasti tidak menyenangi ulasan
ini, tetapi inilah kenyataan. Menurut saya yang penting adalah pembangunan
dilakukan merata dimulai dari daerah yang terpencil, angka korupsi harus
ditekan dengan aparat pemerintah harus diawasi ketat agar pembangunan jalan
dengan baik, menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuan bukan balas jasa atau
politis,aparat pemerintah yang ada harus mau belajar agar mampu kerja pada
tugasnya sehingga pembangunan maksimal, aparat pemerintah harus mampu memahami
kebutuhan pembangunan menjawab kebutuhan rakyat, sehingga pembangunan menjawab
kebutuhan rakyat.
Namun dibalik itu menurut saya pemekaran perlu direncanakan
secara baik dalam kerangka Grand Design Pemekaran, yang meminimalisir konflik
dan menempatkan orang papua yang adalah masyarakat adat adalah yang utama dan
perlu diakui dan dihormati, sehingga penting dilakukan secara baik oleh
pemerintah pusat untuk pemekaran provinsi tentunya dengan memperhatikan
pertimbangan Pemerintah Provinsi Induk dan pemekaran kabupaten dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi, tentunya dengan memperhatikan pertimbangan Pemerintah
Kabupaten Induk dalam kaitan dengan pemekaran di papua.
Penulis adalah Ketua Dewan Adat Paniai